Liputanberita.TK - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyebut adanya kelalaian aparat kepolisian dalam peristiwa perusakan dan pembakaran rumah ibadah di Tanjung Balai, Sumatera Utara, beberapa waktu lalu.
Menurut Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai, aparat kepolisian di sana dinilai lamban dan belum mampu mengendalikan amuk massa di kota itu sehingga terjadi bentrokan.
“Aparat keamanan lamban mengantisipasi amuk massa sehingga terjadi pengerusakan dan pembakaran 15 bangunan rumah ibadah. Aparat baru tiba ke lokasi setelah satu hingga dua jam peristiwa terjadi,” katanya di Gedung Komnas HAM, Jalan Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (11/8).
Berdasarkan hasil investigasi di lapangan, Komnas HAM menemukan adanya indikasi kelalaian dari aparat penegak hukum.
“Itu akibat ketidaksiagaan aparat kepolisian resor Tanjung Balai maupun yang berbatasan dengan kota itu dalam antisipasi kerusuhan massa yang berbau sara,” katanya.
Sebelumnya diberitakan, kerusuhan Tanjung Balai terjadi lantaran dipicu oleh volume pengeras suara Masjid Al Makshum. Seorang warga etnis Tionghoa menegur pengurus masjid untuk mengecilkan volume suara tersebut. Namun, ia disebut menegur dengan cara yang kasar, sehingga pengurus masjid tersinggung.
Kejadian kemudian melebar menjadi pergerakan massa yang mengamuk. Massa membakar, merusak, bahkan menjarah beberapa vihara di Tanjung Balai. Massa juga dikabarkan merusak dan membakar sejumlah mobil dan sepeda motor dalam peristiwa itu. Atas kejadian itu, pihak kepolisian sejauh ini telah menetapkan 21 orang tersangka, beberapa di antaranya masih di bawah umur.
Menurut Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai, aparat kepolisian di sana dinilai lamban dan belum mampu mengendalikan amuk massa di kota itu sehingga terjadi bentrokan.
“Aparat keamanan lamban mengantisipasi amuk massa sehingga terjadi pengerusakan dan pembakaran 15 bangunan rumah ibadah. Aparat baru tiba ke lokasi setelah satu hingga dua jam peristiwa terjadi,” katanya di Gedung Komnas HAM, Jalan Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (11/8).
Berdasarkan hasil investigasi di lapangan, Komnas HAM menemukan adanya indikasi kelalaian dari aparat penegak hukum.
“Itu akibat ketidaksiagaan aparat kepolisian resor Tanjung Balai maupun yang berbatasan dengan kota itu dalam antisipasi kerusuhan massa yang berbau sara,” katanya.
Sebelumnya diberitakan, kerusuhan Tanjung Balai terjadi lantaran dipicu oleh volume pengeras suara Masjid Al Makshum. Seorang warga etnis Tionghoa menegur pengurus masjid untuk mengecilkan volume suara tersebut. Namun, ia disebut menegur dengan cara yang kasar, sehingga pengurus masjid tersinggung.
Kejadian kemudian melebar menjadi pergerakan massa yang mengamuk. Massa membakar, merusak, bahkan menjarah beberapa vihara di Tanjung Balai. Massa juga dikabarkan merusak dan membakar sejumlah mobil dan sepeda motor dalam peristiwa itu. Atas kejadian itu, pihak kepolisian sejauh ini telah menetapkan 21 orang tersangka, beberapa di antaranya masih di bawah umur.
0 comments:
Post a Comment