LiputanBerita.tk - Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Salestinus menyebut, tersangka kasus pornografi, Habib Rizieq Shibab dinilai tidak pantas dikasih abolisi (penghapusan hukuman).
Menurut Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Salestinua, abolisi hanya diberikan jika hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan itu merugikan negara.
“Pertanyaannya apakah Rizieq Shihab memiliki posisi, kualifikasi, kualitas, dan kompetensi yang luar biasa besar sehingga jika proses hukum berjalan terus maka kepentingan negara akan dirugikan?” kata Petrus kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (24/6/2017).
Petrus melanjutkan, upaya yang tengah digencarkan Yusril Ihza Mahendra itu selain sangat politis dan kontraproduktif, juga bisa ditafsirkan sebagai jebakan terhadap Pemerintahan Presiden Jokowi.
“Karena sesungguhnya abolisi itu diberikan kepada seseorang dengan kualifikasi tertentu, bahwa seseorang itu apabila dihukum dengan putusan Pengadilan, maka kepentingan negara akan dirugikan,” ungkap Petrus.
Dia sendiri meyakini, upaya abolisi ini adalah jebakan untuk menjatuhkan pemerintahan Jokowi semata.
”Presiden jangan sampai menuruti permintaan sebagian orang itu demi kepentingan bangsa dan negara,” tutur Petrus.
Dia yakin betul bahwa Rizieq Shihab sedang tidak berada pada posisi mengancam keselamatan bangsa dan negara.
“Malah kalau dibiarkan tanpa proses hukum, justru berpotensi mengganggu ketenteraman sebagian masyarakat di Jakarta dan sekitarnya,” tutup Petrus.
Yusril menyebut abolisi kepada Habib Rizieq dapat diberikan dengan syarat tertentu. Dirinya juga menekankan apa yang dilakukan Habib Rizieq tidak separah yang dilakukan oleh penerima abolisi di masa lalu.
“Jadi kalau abolisi terjadi dia pulang, Habib Rizieq itu kan tidak separah GAM atau PRRI. GAM saja bisa dikasih amnesti abolisi tapi dengan satu ketentuan, bahwa kalau mereka kembali lakukan kegiatan bersenjata amnesti abolisi gugur,” jelasnya.
0 comments:
Post a Comment