Liputanberita.tk - Pasca Ketua Umumnya ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP), Partai Golkar akan mengeluarkan surat edaran kepada seluruh kadernya.
Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan, surat itu berisi imbauan kepada kader Partai Golkar untuk tak berbicara seenaknya di media massa.
“Bukan tidak boleh menanggapi. Tapi kan partai harus tertib, tidak semua orang boleh berbicara seenaknya. Itu kita harus atur sebaik-baiknya,” kata Nurdin di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (18/7/2017).
Nurdin menegaskan dirinya dan Sekjen Golkar Idrus Marham telah ditunjuk sebagai juru bicara partai. Jika kader gagal mematuhi edaran ini, sanksi tegas menanti.
“Bukan berarti bahwa kader tidak boleh berbicara, tapi kader dilarang berbicara yang kontraproduktif dengan pencitraan organisasi dengan harkat marwah Partai Golkar,” papar Nurdin.
Dia menegaskan, larangan berkomentar liar tersebut bukan hanya untuk kasus yang menimpa Setnov, melainkan berlaku untuk hal apapun.
“Oh tidak hanya per kasus, seluruh hal yang tidak produktif untuk Partai Golkar dilarang keras seluruh kader untuk berbicara ke media. Tetapi yang produktif silakan tidak kami batasi,” pungkasnya.
0 comments:
Post a Comment